WARTAPRIANGAN.ID – JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, menyoroti sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Salah satu sorotan utamanya adalah tingginya angka jemaah Indonesia yang wafat, yang tercatat mencapai 203 orang.
Dalam Forum Legislasi bertajuk “Optimalisasi Penyelenggaraan Haji Lewat Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, yang digelar di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Maman menyebutkan bahwa dari jumlah tersebut, 199 merupakan jemaah haji reguler dan 4 berasal dari haji khusus.
“Masalah istitha’ah, terutama aspek kesehatan, menjadi perhatian. Ada jemaah yang meninggal sesaat setelah tiba di embarkasi Indramayu, bahkan ada pula yang wafat di dalam pesawat dari Mojokerto. Hari ini, total 203 jemaah telah meninggal, dengan sebagian besar karena penyakit berat,” ujar Maman dalam diskusi yang berlangsung pada Rabu (11/6/2025).
Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip istitha’ah, khususnya dalam aspek kesehatan, secara lebih ketat. Menurutnya, tidak seharusnya jemaah dengan kondisi medis berat tetap dipaksakan untuk berangkat.
“Banyak yang masih menganggap remeh, bahkan ada indikasi orang-orang mencari jalan pintas, mungkin sampai menyuap agar tetap bisa berangkat meski kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Ini menunjukkan persoalan kultural yang belum teratasi,” tambah Maman.
Lebih lanjut, Maman menyoroti kekeliruan pemahaman sebagian jemaah mengenai kematian di Tanah Suci. Ia menyayangkan masih adanya anggapan bahwa wafat di Makkah otomatis dianggap mati syahid.
“Beberapa jemaah berkata, ‘Tidak apa-apa, kalau saya meninggal di Makkah, itu syahid.’ Saya tegas mengatakan, kalau niat berangkatnya sudah tahu tidak sehat dan tetap memaksakan diri, itu keliru sejak awal,” tegas Maman.
Ia bahkan menyindir keyakinan semacam itu dengan menyebut contoh tokoh-tokoh penentang Nabi Muhammad SAW seperti Abu Jahal dan Abu Lahab yang meski wafat di Makkah, tetap dianggap musyrik dalam sejarah Islam. “Ini menunjukkan kurangnya edukasi di masyarakat kita mengenai ibadah haji,” ujarnya.
Di sisi lain, Maman memberikan apresiasi terhadap Kementerian Agama atas pelaksanaan haji tahun ini. Meski begitu, ia mencatat adanya tantangan dalam menyesuaikan diri dengan sistem dan regulasi baru yang diberlakukan oleh pemerintah Arab Saudi.
“Kemenag sudah bekerja maksimal, termasuk petugas-petugas haji dan pengawasan dari DPR juga berjalan. Namun perubahan kebijakan Arab Saudi yang cepat, terutama di bidang digitalisasi dan aturan teknis baru, membuat kita sempat kewalahan,” tutupnya.
