WARTAPRIANGAN.ID – JAKARTA – Pimpinan DPR RI akhirnya membuka ruang dialog dengan mahasiswa pada Rabu (3/9/2025) siang, setelah hampir sepekan gelombang aksi menuntut perubahan berlangsung di depan Kompleks Parlemen. Pertemuan digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara yang dikenal dengan sebutan “Gedung Kura-Kura”.
Tiga Wakil Ketua DPR hadir dalam forum tersebut, yakni Sufmi Dasco Ahmad (Gerindra), Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Saan Mustopa (Nasdem).
Mereka duduk berhadapan dengan puluhan mahasiswa dari berbagai kampus yang mengenakan jas almamater. Satu mikrofon diletakkan di tengah ruangan, digunakan bergantian oleh para perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian aksi 25–31 Agustus 2025 yang memprotes kenaikan tunjangan DPR, kontroversi sejumlah anggota dewan, hingga menyerukan pembubaran lembaga legislatif.
Aksi yang awalnya damai berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa menggunakan gas air mata dan water cannon. Sejumlah mahasiswa dan warga sipil ditangkap.
Tuntutan Tim Investigasi Independen
Agus Setiawan, perwakilan mahasiswa UI, menegaskan perlunya tim investigasi independen untuk menyelidiki dugaan kekerasan aparat selama aksi, serta mengklarifikasi tudingan makar yang sebelumnya disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Agus, pernyataan tersebut mencoreng gerakan mahasiswa yang hanya ingin menyuarakan aspirasi.
Ia juga menyinggung kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi rakyat. “Di tengah situasi sulit, banyak PHK, daya beli turun, justru ada kabar tunjangan DPR naik. Bahkan ada yang berjoget ketika publik protes. Ini menyakiti hati kami,” ucapnya.
Agus menilai DPR hanya mengingat rakyat saat masa kampanye, lalu mengabaikan janji setelah duduk di kursi parlemen. Ia khawatir cita-cita Indonesia Emas 2045 gagal jika parlemen dan pemerintah tidak serius mengemban amanah rakyat.
Soroti Kriminalisasi Aktivis
Jili Colin dari Universitas Trisakti menegaskan mahasiswa tidak mungkin menyuarakan aspirasi dengan cara anarkis. Ia mengecam narasi provokator yang dituding menunggangi aksi. Jili juga meminta DPR menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis serta menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
Dari HMI Dipo, Abdul Hakim mendesak pembebasan seluruh mahasiswa yang ditahan selama aksi. Ia bahkan meminta Wakil Ketua DPR langsung menghubungi Kapolri agar penahanan dihentikan. “Kami ini bukan pemberontak. Tidak ada perusakan atau pembakaran. Silakan dicek di seluruh Indonesia,” katanya.
Desakan Sahkannya RUU Pro Rakyat
Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menyoroti lambannya DPR mengesahkan RUU penting seperti RUU Perampasan Aset, RUU PPRT, RUU Masyarakat Adat, dan revisi KUHAP. Ia menyebut akumulasi kekecewaan inilah yang memicu aksi besar-besaran.
Koordinator Pusat BEM SI, Muzammil Ihsan, juga menagih janji Wakil Presiden Gibran Rakabuming soal 19 juta lapangan kerja dan mendesak evaluasi kabinet menyusul kasus korupsi yang menjerat Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Respons DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta maaf atas kinerja DPR yang dinilai belum maksimal. Ia berjanji memperbaiki lembaga perwakilan rakyat melalui evaluasi total, termasuk penghentian tunjangan perumahan sejak 31 Agustus 2025 dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.
Dasco menegaskan, tuntutan mahasiswa akan dibahas dalam rapat bersama pimpinan fraksi. DPR juga akan berkoordinasi dengan kepolisian terkait pembebasan massa aksi yang ditahan, dengan melihat kasus per kasus.
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menambahkan bahwa desakan pembentukan tim investigasi independen akan diteruskan kepada pemerintah. “Kami mendorong agar investigasi segera dilakukan supaya peristiwa seperti ini tidak berulang,” ujarnya.
